- Jay Ajang Bramena.
VIVA.co.id - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kembali mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Setelah sebelumnya menerapkan kebijakan jam 'kencan' bagi remaja, kali ini Sang Bupati akan memberi sanksi bagi warganya yang menolak untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
[Baca: ]
Sanksi yang dijatuhkan di antaranya, pencabutan hak warga berupa subsidi yang selama ini diberikan, mulai dari subsidi kesehatan hingga subsidi pendidikan. "Bukan gertakan, kami akan serius memberikan sanksi jika ada warga yang menolak untuk ber-KB," ujar Dedi, Senin, 12 Oktober 2015.
Dedi akan menerapkan kebijakan berupa penghargaan dan hukuman. Warga yang menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah akan diprioritaskan, yaitu keutamaan untuk mendapatkan hak dari negara. "Bagi yang menjalankan kebijakan pemerintah kami akan utamakan, di antaranya mendapat subsidi dan bantuan langsung," kata Dedi.
Sedangkan bagi warga yang menolak KB, akan diberi punishment seperti, subsidi yang selama ini didapat dicabut, serta tidak akan mendapatkan bantuan langsung.
Menurut Dedi, kebijakannya itu hanya berlaku bagi warga yang sudah memiliki dua anak atau lebih. Sedangkan untuk yang belum punya anak atau baru satu, tidak ada penekanan atas kewajiban tersebut. "Jangan salah tafsir, saya bicara wajib ya bagi yang sudah punya dua anak atau lebih. Yang belum punya anak, ya silakan saja," kata Dedi.
Selain aturan wajib ber-KB, Bupati Dedi juga akan menjatuhkan hukuman bagi masyarakat yang tidak mau ikut kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan. Selain akan diberi sanksi adat mereka juga akan disetop subsidinya. "Kalau membandel dan tidak mau bekerja bakti, kami hentikan subsidinya."
Laporan: Jay Ajang Bramena
Negara Ini Berdasarkan Konstitusi
Namanya sering dikaitkan dengan Ratu Pantai Laut Selatan.
