Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa penanganan bencana kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan terkoordinasi dengan baik. Dia membantah terjadinya tumpang tindih dalam penanganan.
"Saya ingin garis bawahi, semua operasi terkoordinasi dan terukur dengan baik. Tidak benar ada anggapan tumpang tindih dalam penanganan masalah kebakaran hutan ini," ujar Luhut di gedung Kementerian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
"Saya ingin garis bawahi, semua operasi terkoordinasi dan terukur dengan baik. Tidak benar ada anggapan tumpang tindih dalam penanganan masalah kebakaran hutan ini," ujar Luhut di gedung Kementerian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2015.
Luhut menjelaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan atas komando dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Presiden memerintahkan kami koordinasi dengan BNPB. Kami supervisi BNPB di lapangan," kata Luhut.
Saat ini, menurut Luhut, pemerintah tengah fokus melakukan pemadaman wilayah yang terdeteksi terdapat titik api. Pemadaman itu dilakukan dengan sistem
water bombing
dan hujan buatan.
Meski begitu, Luhut juga berharap hujan deras bisa turun di wilayah-wilayah yang mengalami kebakaran hutan. "Tapi, memang tanpa hujan sulit padamkan api," ujar Luhut.
Untuk solusi jangka panjang, Luhut menegaskan akan menindak tegas perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran lahan dan hutan. Jika terbukti, lahan perusahaan yang terbakar akan ditarik pemerintah dan dikembalikan kondisinya seperti sedia kala.
"Pencegahan jangka panjang, kami akan cabut izin perusahaan," kata mantan kepala Staf Kepresidenan itu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Luhut menjelaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan atas komando dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
