Sumber :
- ANTARA FOTO/Siswowidodo
VIVA.co.id
- Selain fokus mengusut pelaku pembakaran hutan, Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan dari beragam pendekatan. Salah satunya menyiapkan Tim Respons Cepat (TRC).
Hal ini disampaikan Pengamat Lingkungan Paradigma Riset Institut HR Prasetyo Sunaryo dalam keterangan pers yang diterima
VIVA.co.id , Selasa, 13 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kebakaran di Portugal, Nasib WNI Terus Dipantau
Baca Juga :
Kebakaran Besar Melanda Portugal
Hal ini disampaikan Pengamat Lingkungan Paradigma Riset Institut HR Prasetyo Sunaryo dalam keterangan pers yang diterima
Baca Juga :
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
"TRC ini bertugas melakukan inspeksi secara berkala, serta melakukan penanggulangan pertama begitu terjadi kebakaran hutan atau lahan di sebuah tempat," kata Prasetyo.
Inspeksi berkala dilakukan baik di lahan masyarakat, perkebunan, atau pun kawasan hutan yang dikuasai Kementerian Kehutanan. Selain mengandalkan laporan citra satelit, tim ini juga dapat melakukan pemantauan lapangan dengan memanfaatkan pesawat tanpa awak (drone).
Penggunaan drone dapat merekam, tidak saja kondisi lahan pada waktu tertentu, tetapi juga aktivitas yang dilakukan pengguna lahan. Data rekaman ini antara lain dapat dianalisis lebih lanjut untuk mendeteksi potensi risiko kebakaran di sebuah lokasi.
Dari peristiwa kebakaran selama belasan tahun ini, menurut Prasetyo, sudah dapat dilihat pola kejadian perisitwa dan persebaran lokasinya. Sehingga, TRC tidak harus bertugas sepanjang tahun.
"TRC ini semacam tim
ad hoc
sembari menunggu pembenahan terhadap tata kelola pemanfaatan hutan dan lahan," ujar mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB era 70an tersebut.
Dia menambahkan, inspeksi terhadap areal perkebunan harus difokuskan pada beberapa hal. Prosedur pembukaan lahan, protap penanganan kebakaran lahan, ketersediaan peralatan dan sarana pendukung. Contohya soal embung yang dikatakan Presiden Jokowi. Secara berkala.
Menurut Prasetyo, melalui inspeksi dapat diketahui perusahaan yang patuh atau mau berbenah dan yang memang nakal.
"Data hasil inspeksi ini akan mengurangi saling tuduh antar korporasi, warga dan pemerintah, karena ada basis data untuk verifikasinya," ujar Prasetyo.
Sementara itu, inspeksi pada lahan yang dikuasai masyarakat difokuskan pada kebiasaan pola tanam dan potensi lahan baru yang akan dimanfaatkan.
Dengan memetakan hal itu dapat diprediksi lahan-lahan yang perlu diawasi pada periode tertentu. Jadi, kerjanya juga lebih efisien.
Terkait penanganan kebakaran, TRC sebaiknya diberikan wewenang yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber daya pemerintahan setempat. Karena itu, dalam TRC ini perlu ada petugas penghubung yang memiliki akses langsung ke bupati atau gubernur.
"Kalau ada apa-apa, gampang. Kalau bupati atau gubernur tidak koperatif, itu kan juga bisa jadi bahan laporan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terkena dampak kebakaran hutan," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"TRC ini bertugas melakukan inspeksi secara berkala, serta melakukan penanggulangan pertama begitu terjadi kebakaran hutan atau lahan di sebuah tempat," kata Prasetyo.
