- Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id - Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhnur Satyahaprabu, menyesalkan sikap kepolisian yang belum menindaklanjuti temuan Walhi dan sejumlah pihak atas kasus pembunuhan warga antitambang Lumajang, Salim Kancil dan Tosan.
"Potensi kerugian negara karena aktivitas pertambangan pasir besi secara liar di Lumajang mencapai Rp11 triliun dalam jangka waktu 5 tahun atau setara 9 tahun APBD Lumajang. Kami sesalkan polisi tidak menelusuri aliran pasir ke perusahaan internasional. Upaya polisi masih setengah hati," ujar Muhnur dalam konferensi pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2015.
Ia menilai, bila polisi mau menelusuri ke mana aliran pasir, maka akan ditemukan petunjuk bahwa persoalan ini memang melibatkan koorporasi internasional. Sebab dengan belum ditelusurinya lebih dalam atas kasus ini, proses hukumnya belum menyentuh kepada aktor intelektual.
Senada dengan Muhnur, Aktivis Kontras, Ananto, mengatakan ada dugaan perputaran uang besar dalam bisnis tambang dan kasus ini yang ia yakini tidak mungkin berhenti di Kepolisian dan Kepala Desa.
"Polisi juga harus memeriksa mantan Kapolres Lumajang yang sampai hari ini belum diperiksa. Lalu ada juga dugaan keterlibatan Perhutani. Fakta-fakta ini yang belum dibongkar," ujar Ananto pada kesempatan yang sama.
Menurutnya, masyarakat sekitar dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat juga telah membeberkan hasil temuan bahwa ada banyak mafia pertambangan, baik dari Polsek Selow Awar-awar bahkan hingga anggota DPR yang harus diperiksa.
Permasalahan dari berbagai macam temuan ini, polisi masih belum menindaklanjutinya. Kepolisian masih saja mengabaikan laporan masyarakat bahkan tim dari komisi III DPR. Sehingga ia mendorong polisi untuk lebih serius ungkap praktek mafia ilegal tambang pasir di Lumajang. (ase)
Kisah Tangisan Anak TK Iringi Penyiksaan Salim Kancil
Banyak saksi yang ceritakan kebrutalan pengeroyok
