- Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id - Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhnur Satyahaprabu, mengkhawatirkan penanganan kasus pembunuhan warga antipenambangan Lumajang, Salim Kancil dan penganiayaan Tosan 'dikerdilkan' oleh kepolisian. Walhi khawatir kepolisian hanya menangani kasus itu terbatas hanya menjadi kekerasan dan pembunuhan saja.
"Yang dibutuhkan saat ini bukan data dan koordinasi, tapi kemauan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus itu. Data pasti ada. Bukti pasti ada," ujar Muhnur dalam konferensi pers di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat 16 Oktober 2015.
Ia mengatakan untuk data dan temuan, baik masyarakat setempat maupun Walhi sudah memilikinya. Walhi pun siap menyampaikan data langsung pada kejaksaan jika memang ingin mengklarifikasinya. Misalnya ada temuan pasir besi yang keluar dari Lumajang tidak hanya 400 truk tapi mencapai 5000 truk per harinya. Tapi polisi dianggap mengabaikan fakta ini.
Lalu, kata Munhur, ada juga temuan pasir-pasir besi yang secara masif digunakan untuk pembangunan tol di Jawa Timur. Ia menduga pasir besi tersebut juga berasal dari Lumajang. Fakta-fakta di lapangan ini, kata dia, seharusnya bisa ditelusuri polisi. Sebab sebenarnya kasus ini memang tidak hanya sebatas pada pembunuhan Salim dan penganiayaan Tosan.
Menurut Munhur, akar konflik antitambang mulai dari gratifikasi, tindak pidana pencucian uang, kerusakan lingkungan, dan masih banyak hal lain lagi yang harus dituntaskan. Apalagi indikasi dari konflik ini ternyata banyak melibatkan oknum aparat dan lembaga negara. (ren)
Kisah Tangisan Anak TK Iringi Penyiksaan Salim Kancil
Banyak saksi yang ceritakan kebrutalan pengeroyok
