Sumber :
- Dedi Herianto - tvOne
VIVA.co.id
- Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) nyaris gagal. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada awalnya menolak ikut dalam penertiban APK tersebut dengan alasan tidak ada uang atau anggaran, dana operasional untuk kegiatan tersebut yang ditampung APBD.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) bersama Aparat Polres Tapsel bergerak dari P.Sidimpuan, namun sesampainya dikantor Kantor Satpol PP yang terletak di lingkungan Kantor Bupati Tapsel, Desa Kilang Papan Situmba, Sipirok tidak terlihat persiapan Satpol PP untuk kegiatan penertiban APK Paslon Bupati.
Anggota Panwasih Tapsel (Divisi HPP) Kemry Syafii sangat kecewa mendapat jawaban dari KTU Satpol PP Tapsel, Isnut Siregar mengaku mereka tidak punya anggaran menertibkan APK, termasuk tidak ada perintah untuk mempersiapkan personel.
Padahal penertiban APK illegal ini merupakan hasil kesepakan rakor antara Pemda dengan tim paslon bersama penyelengara pada Selasa, 13 Oktober lalu di kantor Bupati Tapsel.
Akibat sikap Satpol PP tersebut, penertiban APK sempat tertunda satu jam sehingga penertiban yang sudah disepakati dihadapan Pejabat Bupati Tapsel, Sarmadan Hasibuan dan Kapolres Tapsel AKBP Rony Santama pada 13 Oktober 2015 lalu tidak berjalan maksimal karena personelnya sangat terbatas.
Laporan: Dedi Herianto / tvOne
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Padahal penertiban APK illegal ini merupakan hasil kesepakan rakor antara Pemda dengan tim paslon bersama penyelengara pada Selasa, 13 Oktober lalu di kantor Bupati Tapsel.
