- www.railwaygazette.com
VIVA.co.id - Budayawan senior, Ridwan Saidi, menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terlalu berkiblat ke China. Salah satunya, dengan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimenangkan China.
Ridwan mengatakan, untuk rute itu, sebenarnya rakyat tidak butuh kereta cepat. Sebab, transportasi sejauh ini sudah cukup memadai untuk Jakarta-Bandung.
"Kita sudah diantar travel-travel yang harganya cuma Rp200 ribuan," kata Ridwan, dalam Grup Diskusi Indonesia (GDI), evaluasi 1 tahun Jokowi-JK, di Tebet Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Oktober 2015.
Ridwan mempersoalkan adanya tenaga kerja China yang masuk ke Indonesia. Menurut dia, ini membuktikan kedekatan pemerintah yang ia sebut sebagai poros Jakarta-Beijing itu.
"Pemerintah sekarang terlalu tidak menjaga diri dalam menjelaskan hubungan mereka dengan China. Bahkan terakhir erat sekali dengan China. Ini cukup mempertaruhkan Indonesia. Bukan cuma pemerintah dan kabinet tapi seluruh rakyat," ujar dia.
Proyek kereta cepat ini mendasarkan pada Peraturan Presiden No 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat. Presiden Jokowi telah menugaskan setidaknya sebanyak 12 pejabat pemerintah untuk membantu pengerjaan proyek kereta Jakarta-Bandung tersebut.
Konsorsium perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, dan konsorsium China Railway International, telah menandatangani Joint Venture Agreement proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencananya,
Soal Kereta Cepat, Menhub Budi Tak Mau Gegabah
Dia mengakui, proyek ini jadi prioritas dan sorotan masyarakat.
