Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai kinerja 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai belum berhasil untuk memenuhi janjinya di bidang penegakan hukum dan ekonomi. Hal itu menjadi catatan penting bagi organisasi tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wapres Kalla Resmikan Pembukaan GIIAS 2016
"Satu tahun Jokowi ini justru buruk dalam kinerja hukum dan ekonomi. Penguatan agenda pemberantasan korupsi melalui penguatan KPK seperti janji Jokowi-JK melalui Nawacita, justru dihadapkan pada fakta yang berbeda," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada VIVA.co.id, Sabtu 17 Agustus 2015.
Baca Juga :
Wapres: Elektrifikasi RI Terendah di ASEAN
Dahnil, yang juga pegiat anti korupsi mengatakan, pelemahan terhadap KPK terlihat begitu nyata. Bahkan pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi, terasa dilakukan secara massif dan sistematik.
"KPK dilemahkan bahkan terancam dibubarkan. Jokowi seolah kehilangan kepemimpinan atas penegakan hukum dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia.
Sedangkan di bidang ekonomi, Dahnil yang juga sebagai President Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network (RfP-APYIN) mengatakan, menteri ekonomi selama satu tahun ini justru terasa kesulitan menerjemahkan program nawacita secara operasionalistik.
Menurutnya, agenda akselerasi pembangunan ekonomi masih dihadapkan dengan tidak mandiri negara menentukan arah pembangunan ekonomi.
"Program jangka panjang mendorong perubahan struktur ekonomi yang berbasis ekspor masih belum mampu dilakukan sehingga ekonomi masih dibangun dengan basis impor. Akibatnya, pelemahan rupiah selalu menjadi masalah bagi ekonomi domestik," papar Dahnil.
Kendati begitu, Dahnil juga menilai ada sisi positif yang berhasil diciptakan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu pemerintah mampu membangun kosolidasi politik yang kondusif.
Jokowi, kata Dahnil, bisa melakukan konsolidasi dengan baik.
"Tidak ada konflik eksekutif versus legislatif yang berdampak negatif terhadap pembangunan, meskipun kondusifitas tersebut tidak juga lepas dari peran makin dewasanya pimpinan partai politik oposisi," kata Dahnil.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"KPK dilemahkan bahkan terancam dibubarkan. Jokowi seolah kehilangan kepemimpinan atas penegakan hukum dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia.
