- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (RMSC), Djayadi Hanan, memaparkan hasil survei satu tahun kememimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Dari survei tersebut, hanya 51,7 persen masyarakat yang menyatakan puas. Sementara 45,4 persen masyarakat lainnya menyatakan tidak puas.
"Jadi rinciannya itu sangat puas hanya 3,4 persen, cukup puas 48,3 persen, kurang puas 38,5 persen, dan tidak puas sama sekali 6,9 persen," ujar Djayadi di kantor SMRC, Jalan Cisadane 8, Jakarta Pusat, Selasa 20 Oktober 2015.
Djayadi juga mengungkapkan, keyakinan masyarakat akan kemampuan Jokowi memimpin selama setahun ini dinilai cukup baik berada di angka 62 persen, dibanding yang meragukan kapasitasnya dalam memimpin sebesar 29 persen.
"Ini memang lebih rendah dibanding dengan keyakinan publik usai Jokowi dilantik pada angka 75 persen. Tapi masih 62 persen masih lebih baik daripada bulan Juni lalu yakni hanya 55 persen," kata dia.
Selain itu, Djayadi juga membandingkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hasilnya, masyarakat lebih puas dengan kinerja Wapres sebesar 54,7 persen.
Rinciannya, publik sangat puas dengan kinerja JK sebesar 3,2 persen, cukup puas 51,5 persen, kurang puas 35,2 persen dan tidak puas sama sekali sebesar 4,4 persen.
"Ini unik, justru masyarakat lebih puas dengan kinerja Wapres. Angka tidak puasnya hanya 39,6 persen lebih rendah daripada ketidakpuasaan ke Jokowi sebesar 45,4 persen," kata Djayadi.
Survei sendiri dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (RMSC) ke 1.220 responden yang dipilih secara random (multistage random sampling) berusia diatas 17 tahun. Responden diwawancarai secara tata muka langsung dari kurun waktu 7-13 Oktober 2015.
Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.027 responden atau 84,2 persen. Margin of error kurang lebih sebesar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simpel random sampling.
Survei: Citra Jokowi Bisa Turun Jika Dukung Revisi UU KPK
Bila menolak, Jokowi dipandang dukung pemberantasan korupsi, kata SMRC
