- ANTARA/Kasriadi
VIVA.co.id - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin, menyatakan pemerintah dalam kasus kabut asap akibat kebakaran hutan, bukan berdiam diri dan tak bekerja.
Namun, dikatakannya, kurangnya dana merupakan salah satu penghambat yang membuat pemerintah daerah menjadi kesulitan menghadapi peristiwa tersebut.
"APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) itu terlalu fokus untuk pembangunan saja, jadi lupa untuk saving, sehingga mereka tak punya bugdet yang siap. Misalnya saja, saat saya turun ke lapangan, ada di pinggir jalan terbakar, tetapi pemadam tak datang-datang," katanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu 28 Oktober 2015.
Namun, menurut politikus Partai Golkar ini, tidak diperlukan adanya penambahan, atau perubahan pada APBD. "Normal saja, tidak lantas disiapkan. Kalau memang dananya ada di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), maka BNPB yang harusnya ditambah banyak dananya, tetapi berbasis kewilayahan," tambahnya.
Dia mengatakan, banyak pemerintah daerah, maupun kementerian yang takut akan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, mereka seharusnya fleksibel terhadap pendanaan anggaran di instansinya. Tapi karena ketakutan, mereka tersebut membuat fleksibel itu jadi sulit dilakukan.
"Banyak takut dijaring KPK, akhirnya semua jadi lambat, baik itu penyerapan atau fleksibel anggaran. Ini perlu disinkronkan oleh pemerintah. Tapi memang korupsi itu menjadi bermakna luas, ada yang memperkaya orang lain, memperkaya perusahaan, maknanya menjadi luas," ungkapnya.
Walapun begitu, dia mengingatkan tak perlu takut untuk melakukan fleksibilitas anggaran. Selama itu, semua dalam aturan dan bertanggung jawab.
"Jadi, memang kementerian harus fleksibel, asal benar-benar menggunakan anggaran itu. Misalnya, bagi masker lima juta buah bilangnya tiga juta. Itu yang bahaya. Karenanya, perlu sikap yang bertanggung jawab," kata Mahyudin. (asp)
Mengapa Praktik Bakar Hutan Berulang Lagi?
Di sejumlah wilayah Sumatera kini mulai terjadi kebakaran hutan lagi.
