- MZ Abidin/ VIVA (Surabaya)
VIVA.co.id - Mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, meraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015. Prestasi wali kota Surabaya periode 2010-2015 itu terpantau sejak 2002. Yakni, ketika memulai e-procurement atau lelang pengadaan barang elektronik agar proses lelang berjalan secara transparan tanpa korupsi.
"Saat itu, ketika Risma masih menjabat sebagai kepala bagian Bina Program Pembangunan di Kota Surabaya," kata Endy M Bayuni, ketua Dewan Juri, di Jakarta, Kamis 5 November 2015.
Sistem e-government yang diterapkan Risma di seluruh sektor pemerintahan membuat kontrol pengeluaran dinas-dinas menjadi lebih mudah, mencegah praktik korupsi, dan menghemat Rp600-800 miliar anggaran tiap tahunnya.
Risma juga dianggap memberi teladan dengan praktik langsung di lapangan. Kemunculan dia di lapangan atau jalanan menjadi ciri khas yang perlu dilakukan oleh seorang kepala daerah.
Di tangan Risma, Surabaya menjadi kota yang cantik dan tertata, tidak hanya di pusat kota tapi juga di pelosok. Selain bersih lingkungan fisiknya, Surabaya juga bersih tanpa korupsi dalam tata kelola pemerintahannya.
Selain Risma, Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyok Riyo Sudibyo juga menerima penghargaan yang sama yakni Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015.
"Risma dan Yoyok serta penerima penghargaan lainnya bisa menjadi panutan tujuan mulia ini bisa diperjuangkan," kata Endy.
Yoyok diketahui memulai kariernya sebagai kepala daerah pada 2012, dengan membuat surat pernyataan bahwa bupati Batang tidak meminta proyek dengan mengatasnamakan pribadi, keluarga, atau kelompok.
Yoyok membuat pakta integritas Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Tak hanya itu, Yoyok juga mengadakan Festival Anggaran agar seluruh perencanaan anggaran bisa dipamerkan kepada masyarakat secara transparan.
Bupati Batang 2012-2017 itu menggandeng Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendorong terciptanya pemerintah yang bersih. Yoyok meminta seluruh jajaran birokrasi menandatangani pakta integritas tidak korupsi.
Hasilnya, Batang menjadi daerah pertama di Jawa Tengah dalam pencanangan zona integritas bebas korupsi. Sejak Yoyok menjabat, terjadi penghematan di Kabupaten Batang mencapai Rp5-6 miliar, peningkatan pendapatan daerah Rp14,4 miliar, dan efisiensi belanja pegawai Rp42,4 miliar.
Risma: Jerman Sumbang Rp1,5 Triliun untuk Bangun Trem
Sisanya, akan minta anggaran dari APBN.
