Sumber :
- ANTARA/Reno Esnir
VIVA.co.id - Jelang masa pemilihan kepala daerah (pilkada), Polri telah mendata sejumlah potensi konflik atau kerusuhan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Konflik yang potensinya lebih besar justru dapat terjadi di daerah petahana.
Menurut Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, masalah yang perlu diantisipasi antara lain soal politisasi birokrasi. Politisasi itu seperti menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini khususnya akan terjadi di daerah petahana.
"Masalah ASN itu biasanya potensinya lebih sering terjadi di daerah incumbent. Biasanya mereka yang maju ini bisa terjadi lagi," ungkap Badrodin di Ancol, Jakarta Utara, Kamis 12 November 2015.
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Badrodin melanjutkan, Polri juga akan mengantisipasi dan mewaspadai dugaan adanya manipulasi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang biasa terjadi. Itu terlebih di daerah dengan letak geografis yang sulit dijangkau.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
"Ketidaknetralan penyelenggara juga bisa saja terjadi. Makanya harus kami deteksi dan cegah secara dini," ujarnya.
Terakhir, kata Badrodin, adalah soal kampanye hitam, seperti yang terjadi di Kota Depok. Polri telah menerima laporan terkait masalah SARA. Masalah ini dapat memicu terjadinya kekerasan.
"Sudah ada laporan di Depok, terkait masalah SARA. Karena menyangkut masalah SARA, kalau dibawa ke kampanye bisa menimbulkan kekerasan, diskriminasi. Ini termasuk hate speech," ujar Badrodin.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Terakhir, kata Badrodin, adalah soal kampanye hitam, seperti yang terjadi di Kota Depok. Polri telah menerima laporan terkait masalah SARA. Masalah ini dapat memicu terjadinya kekerasan.
