Sumber :
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id
- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga sudah diminta siaga dan menyiapkan rencana dan langkah guna meminimalisir risiko dan kerugian yang timbul akibat banjir dan tanah longsor.
"Saya sudah menyampaikan kebijakan penanggulangan bencana agar masing-masing kementerian dan lembaga mempersiapkan pengurangan risiko bencana banjir dan tanah longsor," kata Puan usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang "Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor" di Jakarta, Jumat 13 November 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kerusakan di Daerah Aliran Sungai Kian Parah
"Saya sudah menyampaikan kebijakan penanggulangan bencana agar masing-masing kementerian dan lembaga mempersiapkan pengurangan risiko bencana banjir dan tanah longsor," kata Puan usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang "Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor" di Jakarta, Jumat 13 November 2015.
Presiden Joko Widodo, kata Puan, telah menginstruksikan kepadanya untuk memimpin koordinasi dari operasi penanggulangan seandainya bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Tanah Air.
Instruksi Presiden keluar menyusul adanya peringatan dari BMKG bahwa musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi mulai akhir November 2015 hingga Februari 2016 berpotensi menimbulkan kerawanan bencana di sejumlah wilayah di Indonesia.
Puan menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan yang berada di bawah koordinasinya. Kebijakan itu mulai dari meminimalisir korban jiwa, harta dan kerusakan lingkungan hingga pemulihan dan pembangunan kembali akibat dampak bencana.
"Kementerian Kesehatan menyiapkan pertolongan dan bantuan kesehatan, Kementerian Sosial menyiapkan bantuan sosial dan logistik, TNI dan Polri siaga untuk memberikan bantuan evakuasi," ujar Puan.
Puan minta seluruh kementerian dan lembaga negara lainnya juga dalam posisi siaga pada saat ini. BMKG, kata Puan, diminta untuk menyediakan informasi iklim dan cuaca serta memberikan peringatan dini.
Selain itu, Puan melanjutkan, Kementerian ESDM dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta untuk menyiapkan peta rawan banjir dan longsor, serta memantau ketinggian air.
"Seluruh kepala daerah juga sudah diminta siaga untuk mengoptimalkan perangkat daerah. BPPT juga siaga dalam memberikan bantuan teknologi modifikasi cuaca," ujar Puan.
Puan mengatakan, pemerintah komitmen untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya korban dan kerugian akibat bencana banjir dan longsor.
Sampai November 2015 ini, kata Puan, terjadi 375 banjir dan 402 tanah longsor di seluruh Indonesia. Banjir telah menimbulkan korban 25 orang meninggal dunia dan 107 jiwa akibat tanah longsor.
"Pemerintah ingin mencegah dan meminimalisir hal itu dengan menginstruksikan seluruh aparat pemerintah di pusat dan daerah untuk bersiaga penuh selama 24 jam," ujar Puan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Presiden Joko Widodo, kata Puan, telah menginstruksikan kepadanya untuk memimpin koordinasi dari operasi penanggulangan seandainya bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Tanah Air.
