Ini Dua Kasus Intoleransi Paling Parah di Indonesia

Kerusuhan Tolikara Papua
Sumber :
  • VIVA.co.id/Banjir Ambarita (Papua)

VIVA.co.id - Aminudin Syarif, peneliti dari SETARA Institute yang terlibat dalam penelitian untuk mengukur tingkat toleransi beragama di kota-kota di Indonesia membeberkan dua kasus intoleransi paling parah sepanjang 2015.

Kapolri Akui Toleransi Agama Jadi Persoalan di Indonesia

Ia mengatakan, dua kasus intoleransi yang terparah sepanjang 2015 adalah peristiwa Tolikara yakni pembakaran rumah ibadah masjid dan juga Aceh Singkil terkait bentrokan warga akibat pembongkaran rumah ibadah gereja.

"Dari semua data yang kami kumpulkan dan pelajari, kasus Tolikara dan Aceh Singkil adalah yang paling parah. Dua kasus itu sangat butuh perhatian karena pertengkarannya sangat bahaya kalau tidak diatasi," ujar Aminudin kepada VIVA.co.id, Senin, 16 November 2015.

Ia mengatakan, jika tidak ada konstitusi dan pemahaman yang jelas, maka kaum mayoritas bisa menginjak-injak kaum minoritas. Kalau bisa saling menghargai di tempat kita hidup, kata Aminudin, maka kita aman.

"Jika tidak, Anda hanya akan aman jika berada dalam kelompok mayoritas," ucapnya.

Aminudin mengaku pihaknya tidak ingin melihat adanya lagi kasus intoleransi umat beragama karena akan berdampak buruk bagi kaum minoritas yang ada. Ia mencontohkan, jika pada sebuah desa masih terjadi adanya kelompok mayoritas yang 'berkuasa', maka akan sangat merugikan kaum minoritas.

"Hal kecil saja, misalnya kaum minoritas tidak akan dilibatkan dalam acara kepanitiaan kerja bakti atau lomba 17-an. Hanya karena berbeda, dia tidak dilibatkan dalam kehidupan sosial. Pisahkanlah urusan sosial dengan kepercayaan. Pakai UU dan regulasi yang ada untuk pedoman dalam melakukan sesuatu," kata dia.

SETARA Institute menyampaikan, secara nasional ada 316 tempat ibadah yang diganggu dari total 1.600 peristiwa atau konflik intoleransi beragama sepanjang tahun 2015 ini. (one)

Ilustrasi penggunaan internet di layar komputer.

AJI Minta Pemblokiran 11 Situs Diuji Pengadilan

Apakah penilaian pemerintah tersebut sudah obyektif

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016