VIVA.co.id - Indonesia segera menggelar hajatan besar, Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2015, pesta demokrasi memilih para pemimpin di berbagai daerah secara serentak. Pilkada 2015 adalah proses pilkada terbesar sepanjang sejarah pilkada di Indonesia.
Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum, ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota yang mengikuti pilkada serentak tahun ini. Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang terbanyak dengan 23 kabupaten/kota turut Pilkada Serentak 2015.
Sudah di depan mata, Pilkada 2015 akan digelar Desember mendatang. Meski demikian keriuhan Pilkada 2015 belum 'pecah' meski pelaksanaan tinggal menghitung hari. Setidaknya ini yang dirasakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Jokowi mengaku kurang merasakan aura pesta demokrasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
"Mestinya setiap pesta demokrasi kelihatan pestanya, tapi saya lihat kok tenang semuanya. Saya melihat di daerah yang ada pilkadanya, kok tenang-tenang saja, kok kelihatannya senyap," katanya dalam Rakornas Pilkada Serentak, di Ecovention, Ancol, Jakarta, Kamis 12 November 2015.
Pada akhirnya Jokowi menekankan pelaksanaan pilkada serentak berjalan aman, adil, dan menghasilkan kepala daerah sesuai harapan masyarakat. "Semoga ketenangan akan kita dapatkan sampai akhir perhelatan pilkada," ujarnya.
Selebihnya dia menegaskan aparat keamanan harus menjaga netralitas dan mampu mengantisipasi semua potensi konflik. Kandidat-kandidat yang menang diminta tidak sombong, sebaliknya kandidat yang tersingkir tidak kecewa berlebihan yang menjurus tindakan anarkis.
Bicara soal keamanan Pilkada 2015, rasanya Presiden dan segenap kalangan tak perlu cemas. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan pihaknya siap mengawal dan mengamankan jalannya pilkada. Persiapan itu sudah dilakukan mulai perencanaan hingga kesiapan personel yang akan diturunkan di seluruh wilayah.
"Kita sudah siap, semua sudah kita cek mulai persiapan personil, perencanaan, pengamanan setiap tahapannya itu sudah kita cek sampai anggarannya sudah dicek," kata Badrodin di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat 13 November 2015.
Sejauh ini, kata dia, belum ada peningkatan gangguan keamanan di wilayah yang akan menggelar pilkada. Kepolisian juga sudah memetakan daerah rawan konflik baik pra dan pasca pemungutan suara. Daerah-daerah itu menjadi prioritas pengamanan.
Saat pemungutan suara dan pasca pilkada, Polri akan menerjunkan 2/3 dari kekuatan Polri dan langsung diterjunkan pengamanan bantuan dari daerah terdekat. Bahkan, sebelum konflik terjadi. Polda daerah setempat sudah meminta bantuan untuk pengamanan.
Kampanye Damai dan Cerdas
Untuk tahapan pelaksanaannya, KPU membuka masa kampanye 27 Agustus - 5 Desember 2015. Setidaknya ada empat item kampanye pasangan calon kepala daerah yang dibiayai oleh negara, dan dilaksanakan oleh KPU daerah masing-masing. Keempatnya adalah pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, iklan di media cetak dan elektronik, dan debat publik antar pasangan calon kepala daerah.
Terkait soal kampanye ini Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberi catatan, kampanye bagi para pasangan calon tersebut harus dapat mendidik pemilih. Sebab, kampanye pilkada kali dibiayai oleh negara.
"Pemilih mesti cermat dalam menyerap informasi dari aktivitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.
Dari catatan Indonesia Mobile Exchange (IMX), dewasa ini kian beragam kanal-kanal informasi untuk sarana penyampaian informasi oleh kandidat kepada khalayak luas. Merujuk dari pengalaman sebelumnya, media digital menjadi salah satu sarana strategis bagi para kandidat untuk menyampaikan informasi berupa visi misi, sekaligus untuk merangkul calon pemilih potensialnya.
IMX bekerja sama dengan 10 media publisher premium di Indonesia untuk mendukung pilkada ini. Para kandidat tidak perlu menghubungi satu persatu media untuk melakukan pemasangan. Cukup dari satu pintu, IMX dengan teknologinya akan mendistribusikan setiap kampanye ke masing-masing daerah.
Peran media digital sangat kuat karena kesesuaian dengan perilaku calon pemilih. Pada proses pemilihan di era internet ini, para calon pemilih tidak mengunjungi rumah kandidat atau ke kampanye terbuka demi mengetahui kandidat.
Para calon pemilih cukup mencari informasi terkait kandidat melalui media digital. Mereka yang pasif alias tidak niat mencari pun niscaya 'bertemu' dengan sang kandidat di ruang digital seiring intensifnya peran media digital di kerumunan maya.
Setelah proses itu barulah pilihan dijatuhkan. Dalam hal ini memang tetap berlaku prinsip 'tak kenal maka tak sayang'. Maka, proses pengenalan diri berikut visi misi melalui media digital pun menjadi kebutuhan. (Web)
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.
