Luhut Terseret Freeport, Istana Serahkan ke MKD

Dari transkrip rekaman yang beredar, nama Luhut disebut oleh seorang dengan inisial R dan SN. Bahkan disebutkan, Luhut sebagai salah seorang yang menentukan.

Menyikapi itu, pihak Istana tidak akan ikut campur. Termasuk apakah nantinya akan memanggil dan meminta keterangan Luhut atau tidak.

Namun karena sudah masuk proses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Istana menyerahkan Luhut bila harus dipanggil untuk dimintai keterangannya.

"Karena kewenangan ini sudah dilaporkan di MKD, tentunya nanti MKD yang mempunyai kewenangan untuk memanggil siapapun yang perlu dipanggil," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dalam keterangan persnya, di Kantor Presiden, kompleks Istana, Jakarta, Selasa, 17 November 2015.

Menurut Pramono, hingga kini belum ada jadwal Presiden Jokowi melakukan klarifikasi terhadap Menteri Luhut atau siapapun terkait pencatutan nama yang bertujuan untuk meminta saham PT Freeport.

"Nah, urusan Presiden nanti akan memanggil menteri atau tidak, itu kebijakan Presiden," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Walau nama Menko Luhut ikut disebut, tetapi Pramono mengatakan tidak akan mengganggu kinerja kabinet dan pemerintahan.

Kasus ini mencuat setelah Menteri ESDM Sudirman Said menyebut ada politisi terkenal dan berpengaruh mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dengan meminta jatah ke PT Freeport Indonesia.

Senin kemarin, 16 November 2015, Sudirman melaporkan itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan. 

"Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjukan kontrak Freeport dan meminta agar saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujar Sudirman usai menyampaikan laporan kepada MKD di Gedung DPR RI.

Pasca itu, muncul dugaan transkrip rekaman percakapan yang diduga berisi pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Di dalamnya, Nama Luhut ikut disebut. [Baca: ] (ase)