- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Setelah Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, membantah langkah Menteri ESDM, Sudirman Said, telah melaporkan Ketua DPR, Setya Novanto, ke Mahkamah Kehormatan Dewan, publik dihadirkan lagi dengan polemik internal pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Sudirman melaporkan ke MKD (Makamah Kehormatan Dewan), dengan tuduhan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Setya Novanto, untuk meminta jatah dari PT Freeport Indonesia.
Pengamat politik dari Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, menilai, seharusnya polemik seperti ini tidak menjadi konsumsi publik yang diumbar menteri itu sendiri.
Apalagi, justru yang membuat itu, kata Muradi, adalah Luhut sendiri.
"Seharusnya, dengan posisi dia yang bagus ke Presiden, tidak membuat dia mengatakan (laporan Sudirman) itu tidak mendapat restu Presiden. Itu seharusnya bagian dari internal manajemen isu," kata Muradi, saat dihubungi VIVA.co.id, Senin 23 November 2015.
Menurut dia, harusnya Luhut mendukung apa yang dilakukan Sudirman Said, guna membuktikan dugaan adanya makelar kontrak Freeport. Apalagi, sejauh ini Luhut dikenal dekat dengan Jokowi.
"Saya aspresiasi yang dilakukan SS (Sudirman Said), terlepas dia punya motif," ujar Muradi.
Muradi menilai, perbedaan persepsi antara Menteri Sudirman dan Menko Luhut, menunjukkan adanya konflik kepentingan. Apalagi, di hadapan publik dikatakan, kalau Presiden Jokowi tidak merestui langkah Sudirman Said tersebut.
"Yang seperti itu tak usah diungkapkan ke publik. Akhirnya publik membaca ada konflik kepentingan terkait Freeport," jelasnya.
Muradi menilai, sikap Luhut yang menyebut Sudirman tidak direstui Jokowi, karena memang merasa punya kuasa. Apalagi, dalam transkrip rekaman ada namanya. Atau bahkan, ada sifat minder politik.
Seharusnya, kata Muradi, Presiden Jokowi bisa mengendalikan Luhut. "Dia mestinya banyak menahan diri," katanya.
Kasus ini, menurut Muradi, juga membuktikan, belum tertatanya manajemen isu di tataran pemerintah.
"Ini sebenarnya lebih pada tugasnya Kantor Staf Presiden, Setneg, dan Setkab, agar isu tidak liar. Kecuali memang by design, karena tidak mungkin semua dilimpahkan ke Presiden," ujar Muradi. (ren)
