- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Koordinator Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, mengatakan bahwa PT Freeport memang sudah dekat dengan elite politik di Indonesia sejak 49 tahun lalu, atau sejak mendapatkan kontrak kerja pada April 1967.
"Sebelum itu, kita tahu bahwa Republik Indonesia melarang investasi asing di Indonesia, yaitu sejak tahun 1949," kata Chalid di Jakarta Pusat, Selasa, 24 November 2015.
Dulu, kata Chalid, dengan mempengaruhi kebijakan Soekarno di akhir masa pemerintahannya, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 tentang Pertambangan.
Dalam hal itu, seluruhnya melibatkan orang yang memiliki kekuatan politik di negeri ini. Hal ini pun selalu berulang sampai pemerintahan sekarang.
"Puncaknya di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, keluarlah kebijakan yang melawan Undang-Undang, yang mana Freeport mendapat perpanjangan kontrak jauh sebelum habis masa kontraknya," kata mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Menurut Chalid, apa yang menimpa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, adalah bagian dari strategi yang digunakan oleh Freeport untuk terus bercokol di Indonesia.
"Tidak mungkin Freeport melakukan ini tanpa backup, bercokol di Indonesia selama ini tanpa backup politik. Sehingga, Setya Novanto menurut saya adalah bagian strategi Freeport untuk melanggengkan power mereka di negeri ini," kata Chalid.
Maka dari itu, Chalid meminta agar hubungan Jakarta, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI dengan Papua, yang selama ini bersitegang karena masalah Freeport. Caranya, dengan tidak memperpanjang lagi kontrak Freeport.
"Parlemen harus duduk dengan elite dan petinggi di Papua, untuk menemukan jalan keluar ketegangan politik antara Jakarta dengan Papua yang selama ini terjadi bisa mencair," ujar Chalid. (ase)
Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport
Dia akan tegas mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang.
