Ratusan PSK Akan Awasi Pilkada Serentak di Jateng

Ilustrasi prostitusi
Sumber :
  • REUTERS/Christian Hartmann

VIVA.co.id - Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Salah satunya melibatkan ratusan wanita pekerja seks komersial (PSK) di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

Secara teknis ratusan PSK itu akan turut serta mengawasi sejumlah lokasi tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan pada 9 Desember 2015 mendatang.

Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai

"Jumlahnya (PSK) ada seratusan orang. Mereka nanti akan digabung bersama kaum disabilitas dan beberapa elemen masyarakat lain, " kata Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah Teguh Purnomo, Kamis 26 November 2015.

Menurutnya sampai saat ini, para wanita tuna susila yang akan dilibatkan dalam proses pengawasan pemilihan dan penghitungan suara berasal dari Kota Semarang dan Kota Solo. Sebelum diterjunkan langsung, mereka akan mengikuti serangkaian pelatihan tentang mekanisme pilkada serentak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

"Rencananya Minggu, 29 November 2015 kita akan lakukan pembekalan bagi para PSK dan kaum disabilitas di Semarang, " katanya.

Menurut Teguh, dilibatkannya para PSK dan kaum disabilitas menjadi sangat penting untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada serentak.

Selain PSK dan kaum disabilitas dan kaum marjinal, Bawaslu bersama KPU kabupaten/kota juga telah merekrut elemen masyarakat seperti unsur mahasiswa dan komunitas sebagai pengawas independen.

Khusus di Kota Semarang saja, anggota pengawas independen ini juga diikuti oleh dari kalangan mahasiswa. Di antaranya mahasiswa Universitas 17 Agustus, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Sultan Agung serta Universitas Semarang.

Pilkada serentak Jawa Tengah sendiri diikuti oleh 21 kabupaten/kota. Masing-masing Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal.

Kemudian, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora. Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
Hasto Datangi KPK

PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI

Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.

img_title
VIVA.co.id
10 Agustus 2016