- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, ada sembilan kepala daerah yang terduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kepala PPATK, M.Yusuf enggan memberitahu asal dari sembilan kepala daerah tersebut. Namun satu di antaranya adalah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Yang sudah ditangani KPK terkait kasus suap.
Yusuf menjelaskan modus TPPU yang dilakukan kepala daerah tersebut. Menurut dia, tidak hanya korupsi yang dilakukan. Tapi juga illegal loging, dan pembakaran hutan beberapa waktu lalu.
"Kita lihat ukuran profile-nya. Semisal, sebagai kepala daerah yang tidak punya perusahaan, dan tidak punya warisan tapi kok uangnya banyak," kata Yusuf.
Ada juga yang mengaku punya perusahaan. Namun tetap saja akan muncul kecurigaan. Seperti halnya dalam bercocok tanam, ada kalanya masa tanam hingga panen, dan seterusnya.
"Tapi kok uangnya rutin masuk per bulan, kemudian biaya mengirim itu, sekitar pembangunan daerah setempat. Ketahuan kalau itu untuk gratifikasi. Rata-rata begitu," katanya menjelaskan.
Indikasi-indikasi ini, kata Yusuf, sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut dari pihak Kejaksaan. "Kalau mereka mengatakan belum cukup bukti, oke ada masalah, tapi tolong bayar pajaknya dong," kata M Yusuf.
Yusuf sebelumnya menyayangkan Kejaksaan Agung yang belum menindaklanjuti laporan PPATK terkait sembilan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.
Kepala PPATK M Yusuf mengatakan, indikasi itu sudah dilaporkan pihaknya ke Kejaksaan Agung. Tapi dia menyayangkan, hingga kini belum ada proses.
"Kita belum menerima feedback nya, apakah dihentikan atau ada tindaklanjutnya. Itu tidak jelas. Bisa tanya ke Jampidsus. Kalau tidak dibeginikan saya kira tidak akan jalan," kata M Yusuf, di kantornya.
Daerah mana saja, Yusuf tidak bisa membeberkannya. "Mayoritas luar Jawa. Ada provinsi, ada wali kota/bupati," katanya.
Kepala PPATK Sambangi Kantor Wiranto
PPATK punya kaitan erat dengan BNPT, BNN, Polri dan Kejaksaan.
