VIVA.co.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto segera menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik, karena diduga mencatut nama Presiden untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut salah satu pihak yang perlu diminta keterangannya dalam sidang etik Setya Novanto adalah dari Freeport. Lantaran, rekaman yang menjadi awal perkara ini muncul berasal dari pihak Freeport.
"Oh iya, kalau kehadiran Freeport itu sudah 90 persen, karena rekaman itu dari dia," kata Ray, saat ditemui di Jakarta, Minggu 29 November 2015.
Ray berharap, keterangan dari pihak Freeport itu bisa membongkar apa yang sebenarnya terjadi antara perusahaan tambang asal Amerika itu dengan para elit politik, baik itu dari pihak eksekutif maupun legislatif.
Termasuk, juga membuka upaya Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang pernah semacam memberi sinyal bagi Freeport untuk melanjutkan kontrak karyanya.
"Kita akan lihat apa yang sebenarnya, termasuk nanti kan dipanggil pihak Freeport. Intensitas hubungan mereka dengan elit bagaimana. Saya harap, MKD bisa melacak itu," ungkapnya.
Kemudian, ia melanjutkan siapa saja yang mereka pernah hubungi. "Misalnya, apa komitmen-komitmen yang pernah dilakukan pihak Freeport dengan elit-elit ini, dan sebagainya," tutur Ray.
"Termasuk, mempertanyakan Sudirman Said, motivasinya itu tadi, apakah memang mau melaporkan ini karena sudah punya deal dalam tanda petik dengan pihak Freeport tapi ada yang mengganggu," ujarnya.
Dengan begitu, ia berharap semua bisa terbuka di persidangan MKD.
Selain pihak Freeport, Ray juga menyebut Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang pantas dihadirkan di sidang MKD. Lantaran, nama Luhut turut disebut dalam rekaman percakapan.
"Boleh jadi, ada sesuatu yang tak direkam oleh peristiwa ini, yang itu bisa diminta keterangannya dari Luhut," ungkapnya.
Menurutnya, MKD penting dan signifikan untuk menghadirkan Luhut sebagai saksi dalam persidangan ini. (asp)
