Sumber :
- ANTARA FOTO/Reno Esnir.
VIVA.co.id
- Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menganalogikan Freeport seperti pada VOC dulu sebelum kemerdekaan. Secara kasat mata, keberadaan Freeport seperti negara dalam negara.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Dia (Freeport) punya otoritas sendiri. Dia tidak tunduk pada undang-undang dan bisa eksplorasi tambang tanpa kita ketahui," ujar Masinton dalam diskusi di Warung Komando, Jakarta, Minggu 20 Desember 2015.
Baca Juga :
Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport
Menurutnya, pemerintah seakan tidak memiliki otoritas apa-apa untuk mengawasi operasi Freeport. Karena itu, menurutnya perlu diurai keberadaan dan bagaimana pengelolaan Freeport sejak mulai adanya kontrak karya.
"Ini dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan bukan orang per orang. Lalu supaya ke depan tidak terjadi lagi tragedi kontrak karya yang tidak adil buat bangsa," kata Masinton.
Ia berharap pemerintah tidak lagi mengupayakan perpanjangan dan negosiasi Freeport. Tidak meneruskan perpanjangan kontrak Freeport menurutnya cara untuk menyelamatkan aset dan memberikan warisan untuk generasi akan datang.
"Arahan presiden jelas untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan masyarakat Papua. Tidak usah diperpanjang kenapa? Kan emasnya tidak hilang," kata Masinton.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ini dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan bukan orang per orang. Lalu supaya ke depan tidak terjadi lagi tragedi kontrak karya yang tidak adil buat bangsa," kata Masinton.
