- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo belum membahas rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat perihal saran pencopotan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, pembahasan itu sebaiknya melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno. Sebab, BUMN Pelindo II berada dibawahi Kementerian tersebut.
"Belum ada pembahasan di Istana," demikian disampaikan Teten saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Desember 2015.
Hal tersebut disampaikan Teten menyusul rekomendasi Pansus atas penyelidikan terhadap Pelindo II dan ditetapkannya Lino sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus pengadaan tiga unit quay container crane (QCC).
Sementara itu, mengenai status tersangka RJ Lino, diakui Teten memang menjadi perhatian pemerintah. Namun Presiden menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.
"Presiden ingin memberi keleluasaan kepada KPK untuk melakukan proses penyidikan," kata mantan aktivis antikorupsi itu.
Jumat pekan lalu, 18 Desember, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pengadaan QCC tahun 2010 yang disampaikan melalui Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.
Surat perintah penyidikan terhadap RJ Lino ditandatangani pada 15 Desember 2015. (ase)
Sanksi Tak Boleh Rapat di DPR untuk Rini Soemarno Berlanjut
Hingga pencabutan dilakukan melalui mekanisme Rapat Paripurna DPR.
