VIVA.co.id - Kebijakan menarik uang dari masyarakat untuk dana ketahanan energi, terus menuai kritikan. Menanggapi rencana itu, Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani, mendesak Presiden Joko Widodo campur tangan.
Muzani mengatakan, pungutan itu tidak ada landasan aturannya. Pungutan yang dimaksud adalah sebesar Rp200 dari harga premium dan Rp300 dari pembelian solar. Pungutan itu rencananya akan diberlakukan 5 Januari 2016, seiring dengan harga baru bahan bakar minyak.
"Artinya, pemerintah yang seharusnya mensubsidi rakyat, tapi kebijakan ini justru rakyat yang mensubsidi pemerintah. Ini sudah kebalik-balik," kata Muzani, di sela-sela acara penjaringan Bacagub DKI 2017, di GOR Senen, Jakarta, Minggu, 27 Desember 2015.
Muzani menjelaskan, di banyak negara untuk meningkatkan daya beli, yang ada adalah pemerintah mensubsidi rakyatnya. Tapi sekarang menjadi aneh, karena rakyat yang justru subsidi pemerintah.
"Kami Gerindra meminta pemerintah membatalkan rencana itu. Karena rencana itu bukan hanya tidak berdasar, tapi juga memberatkan rakyat, dan itu menurut saya harus dihentikan dan dibatalkan," tuturnya.
Muzani merasa aneh, karena di saat pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak, tapi secara bersamaan malah memungut dana juga.
"Kami paham ada kesulitan pemerintah dapatkan tambahan uang negara, tapi pemerintah mestinya tidak melakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Pemerintah akan menyulitkan dirinya sendiri di kemudian hari," kata Muzani.
Menurut dia, banyak sektor lain bagi pemerintah dalam menambah pendapatan. Tapi tidak justru dengan membebani rakyat dan memungut uang dari rakyat.
"Harusnya lebih kreatif lagi dapatkan sumber dana negara, yang penerimaan pajaknya masih jomplang jauh," katanya. (ase)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
