SBY: KPK Jangan Tebang Pilih
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut hadir dalam acara peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
SBY meminta, agar KPK tidak tebang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi. Pasalnya menurut dia, KPK merupakan tulang punggung untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.
"Saya berharap KPK bisa menjalankan tugas dengan baik, profesional, tidak ada nuansa yang dikhawatirkan masyarakat misalnya kalau tebang pilih," kata SBY usai peresmian gedung baru KPK di Jakarta, Selasa, 29 Desember 2015.
SBY mengatakan, dia terus mendukung pemberantasan korupsi termasuk dalam sepuluh tahun masa kepimpinannya di Indonesia. Namun, SBY juga mengingatkan perlunya sinergitas KPK dengan lembaga penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Sinergi yang baik akan menghasilkan pemberantasan korupsi yang efektif. "Saya memiliki harapan yang tinggi terhadap KPK," ujarnya menambahkan.
Hari ini, gedung baru KPK diresmikan Presiden Joko Widodo. Gedung "Dwiwarna" tersebut diresmikan tak lama setelah KPK memiliki pimpinan lengkap definitif yang dipimpin Agus Rahardjo. Agus merupakan mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Koordinasi penanganan kasus korupsi oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sejak masa pemerintahan lalu memang menjadi poin penting yang kerap disoroti. Hubungan KPK dan Polri yang cenderung bernuansa kompetitif dinilai berbagai kalangan kontraproduktif. Hal tersebut terlihat dari adanya sejumlah peristiwa mulai dari kriminalisasi pimpinan KPK hingga kasus Cicak versus Buaya yang muncul di era Kabareskrim Susno Duadji.
SBY menambahkan, KPK saat ini mendapat banyak dukungan. Pemerintah dan masyarakat karena itu berharap lembaga tersebut bisa makin gencar dalam pemberantasan korupsi. Selain SBY, Presiden Indonesia ke-3 BJ Habibie juga hadir dalam acara tersebut.
(mus)
Korupsi Baju Dinas Rp477 Juta, Sekwan DPR Papua Barat Daya Jadi Tersangka, Kini di Lapas
Kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat Daya kembali bergulir. Dua orang ditetapkan tersangka.
