VIVA.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto turut bersuara kontra atas kebijakan pemerintah mengenai pungutan dana ketahanan energi yang bakal mulai diberlakukan Januari tahun depan.
Menurutnya kebijakan tersebut ceroboh dan menyusahkan rakyat. Dewan, kata dia, akan meminta keterangan langsung dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengenai hal ini.
"Pemerintah tidak bisa sembrono, tidak bisa mengambil jalan pintas seperti ini," kata Agus Hermanto dari fraksi Partai Demokrat tersebut di gedung DPR, Selasa 29 Desember 2015.
Setelah DPR selesai masa reses, Agus mengatakan bakal mengusulkan agar Komisi VII yang mengurusi energi segera membahas perihal itu dengan Sudirman Said. Hal tersebut disampaikan Agus menyusul adanya pungutan untuk ketahanan energi yang dibebankan pemerintah pada harga solar dan premium.
Turunnya harga minyak dunia sedianya menyebabkan turunnya harga bahan bakar minyak yang signifikan. Namun angka penurunan harga oleh pemerintah ditambahkan pungutan Rp 200 untuk premiun dan Rp 300 untuk solar.
"Memang ketahanan energi perlu tapi tidak harus dikutip dari uang rakyat dengan menyengsarakan rakyat," kata Agus lagi.
Dia menambahkan, sumber dana untuk program ini seharusnya berasal dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara transparan. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan baru tersebut.
"Pemerintah harus meninjau ulang masalah rencana ini karena ini akan ditengarai menyulitkan masyarakat dan menambah keterpurukan ekonomi kita," kata dia.
Hari ini Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pungutan dana ketahanan energi tersebut diperlukan untuk membayar utang negara. Meskipun demikian pemerintah akan mendengarkan berbagai kritik atas kebijakan baru energi ini.
"Ini kan bagian dari apa, iuran gitu, dan jangan lupa sebagian untuk bayar utang karena sudah murah selama ini," kata Sudirman Said.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
