Awal Tahun, Polri Ganti Sejumlah Kapolres dan Kapolda

SOROT 362-Ratas Penanganan Kebakaran Hutan
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
Dua Jenderal Polri Akan Duduki Jabatan Dirjen di Kementerian
- Awal tahun, Polri melakukan rotasi di jajarannya. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti merotasi ulang posisi sejumlah perwira menengah (pamen) dan pejabat tinggi (pati) Polri.  Terjadi pula pergantian beberapa jabatan kapolda dan kapolres di Jakarta.

Dua Anggota Santoso yang Tewas Warga Asing

Pergantian kapolres tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2718/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangi oleh Wakapolri, Komjen. Pol. Budi Gunawan mewakili Kapolri Jenderal Badrotin Haiti.
Mengapa Gedung Polisi Dibangun oleh Podomoro


"Personel rotasi sebanyak 282 pamen dan pati, tujuh pati di antaranya adalah kapolda," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes. Pol. Suharsono kepada
VIVA.co.id
, Sabtu, 2 Januari 2016.


Kapolres yang dirotasi adalah Kapolres Jakarta Timur Kombes. Pol. Umar Faruq yang diangkat menjadi Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Jabar. Sementara Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Susetio Cahyadi diangkat sebagai Kabagrenim Divisi Hubungan Internasional Polri. Jabatan kapolres Jakarta Utara akan diisi oleh Kombes. Pol. Daniel Bolly Hyronimus Tifaona yang sebelumnya menjabat sebagai kapolresta Bekasi Kota.


Sementara jabatan kapolresta Bekasi Kota akan diduduki oleh Kombes. Pol. Hery Sumarji yang sebelumnya menjabat sebagai auditor Itwil II Itwasum Polri.


Kapolri juga merotasi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Anjan Pramuka menjadi pati Bareskrim Polri. Selain itu jabatan Direktur Tindak Pidana Narkoba akan diisi oleh Brigjen Antam Novambar yang sebelumnya menjabat sebagai Karokorwas PPNS Bareskrim Polri.


Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Carlo Brik Tewu digantikan Brigjen. Pol. Agus Andrianto yang sebelumnya menjabat sebagai pati Bareskrim Polri. Carlo Brik Tewu selanjutnya bakal menduduki Pati SSDM Polri dengan penugasan di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya