- VIVA.co.id/Agus Tri
VIVA.co.id - Tak hanya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, turut mendukung pelurusan nama baik KH Abdurahmah Wahid atau Gus Dur usai dilengserkan sebagai Presiden RI ke-4.
Di mata Rizal, Gus Dur selama menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia, tidak pernah sama sekali melakukan pelanggaran, baik hukum maupun secara konstitusi. Maka dari itu, ia sangat menyayangkan, kala pelengseran Gus Dur dilakukan lewat sidang Istimewa MPR.
"Saya kira tidak adil, karena tidak ada alasan untuk pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran konstitusi dalam proses pemecatan Gus Dur, yang ada konspirasi, elit (partai politik) yang terganggu dengan cara berpikir Gus Dur. Oleh karena itu, saya mendukung Pak Mahfud MD untuk rehabilitasi nama Gus Dur," ujar Rizal Ramli di Kantor MDD Institute, Jakarta Pusat, Senin malam, 11 Januari 2016.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Gus Dur ini menjelaskan, Gus Dur sama sekali tidak terlibat korupsi seperti yang disangka-sangka selama ini. Pelengseran pria asal Jombang, Jawa Timur itu diturunkan dari tahta sebagai Presiden RI karena salah satunya persoalan buloggate dan brunaigate.
"Orang yang mengatakan Gus Dur korupsi itu karena pernah dipecat oleh Gus Dur," katanya.
"Banyak sekali karakater tidak suka kepada Gus Dur. Buktinya, kehidupannya sederhana, tidak ada mewah-mewahnya."
Maka itu, mendengar ada semacam gerakan untuk memulihkan nama baik Gus Dur dari banyaknya persoalan yang berselimut pada jelang pelengseran sebagai Presiden RI, sangat didukung Rizal Ramli.
"Kami bersama Mahfud MD dan teman-teman Gus Dur mendukung pemulihan atau rehabilitasi nama Gus Dur," ujarnya.
Griya Gus Dur Akan Jadi 'Pangkalan' Aktivis Kebangsaan
Peresmian dihadiri Gubernur DKI dan Menkopolhukam.
