VIVA.co.id - Belum lama ini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik terkait kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kritik Megawati tersebut diapresiasi oleh kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang menilai BUMN harus kembali ke khitahnya.
"Alhamdulillah masuk ke pidato ketua umum, penegasan yang menjadi perhatian utama mengembalikan BUMN. Pasal 33 UUD, apa yang harus dilakukan BUMN tidak boleh dikelola business to business," ujar Politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka yang juga ketua Pansus Pelindo II di Kemayoran, Jakarta, Selasa 12 Januari 2016.
Rieke mengatakan, PDI Perjuangan berkomitmen mengembalikan BUMN agar berorientasi untuk kepentingan negara. Selain itu, BUMN tak boleh dimanfaatkan sejumlah kalangan untuk kepentingan bisnis. "BUMN bukan milik perorangan, bukan dijadikan ATM oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya menambahkan.
Megawati dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan menilai BUMN saat ini hanya mengedepankan kepentingan bisnis. Padahal sesuai dengan Konstitusi, BUMN harus menjadi soko guru perekonomian nasional.
"Inilah saat yang tepat agar cabang-cabang ekonomi yang vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan menyangkut kepentingan umum, kembali pada prinsip Konstitusi," kata Megawati di kawasan Kemayoran, Senin 11 Januari 2016.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pernyataan Megawati bukan bermaksud menyindir Menteri BUMN Rini Soemarno. Mantan sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, Megawati ingin agar BUMN menjadi sektor potensial untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi domestik.
Rini Soemarno sendiri merupakan sosok yang sempat disorot terkait kasus Pelindo II. Nama menteri tersebut masuk dalam rekomendasi pansus agar dicopot oleh Presiden Joko Widodo. Rini sendiri merupakan mantan orang dekat Megawati Soekarnoputri.
"Kalau dicermati bukan Bu Rini. Beliau ingin BUMN jangan sampai menjadi beban pemerintah. Intinya memberikan kontribusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Tjahjo.
(mus)
Mematahkan Peluang Tanpa Tanding Ahok
Komunikasi parpol kini terus berkembang untuk memilih calon.
