Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- Pemerintah sudah melacak aliran dana kegiatan teroris termasuk yang digunakan untuk pengeboman di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat. Aliran dana tersebut kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (menko polhukam) Luhut Binsar Panjaitan berasal dari sejumlah sumber di luar negeri.
"Sudah ada laporan dana masuk untuk apa, membantu teroris sejumlah tertentu itu beberapa waktu yang lalu dan semua sudah kita telusuri itu jalannya," kata Luhut Panjaitan di Kompleks Istana Negara Jakarta, Jumat 15 Januari 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bom Madinah, Mengusik Ketenangan Umat Beragama
Baca Juga :
Pemerintah AS Imbau Warganya Hati-hati di Turki
"Sudah ada laporan dana masuk untuk apa, membantu teroris sejumlah tertentu itu beberapa waktu yang lalu dan semua sudah kita telusuri itu jalannya," kata Luhut Panjaitan di Kompleks Istana Negara Jakarta, Jumat 15 Januari 2016.
Luhut mengatakan penelusuran aliran dana ini harus dilakukan dengan cermat. Oleh karena itu pemerintah tak mau buru-buru mengumumkan kepada publik.
"Dari berbagai tempat (sumber dana), luar negeri," kata Luhut lagi.
Kemarin, Kamis 14 Januari terjadi peledakan bom bunuh diri dan penembakan di kawasan Sarinah, Pos Polisi Jalan Thamrin dan Gerai Kopi Starbucks. Aksi terorisme itu kemudian menyebabkan tujuh orang tewas dan sedikitnya 24 orang harus dirawat karena mengalami luka-luka. Lima di antaranya adalah aparat Kepolisian.
Sementara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan pihaknya sudah kerap memperingatkan bakal adanya potensi terorisme yang terjadi di Indonesia. Pasalnya diketahui lebih dari 100 orang eks kombatan kembali dari Suriah. Bahkan BIN sempat memperkirakan akan terjadi aksi terorisme tanggal 9 Januari 2016, namun tidak berhasil direalisasikan.
"Pendeteksian kita tanggal 9 Januari dan itu pun tidak terjadi. Teroris yang ini bekerja spesifik dalam kelompok kecil dan tidak menentukan tempat dan waktunya," kata Sutiyoso.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Luhut mengatakan penelusuran aliran dana ini harus dilakukan dengan cermat. Oleh karena itu pemerintah tak mau buru-buru mengumumkan kepada publik.
