Sumber :
- VIVA.co.id/Bayu Yanuar Nugraha
VIVA.co.id
- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq mengatakan manajemen opini publik menjadi penting setelah berkaca pada peristiwa teror bom di Thamrin, Jakarta Pusat baru-baru ini. Sebab informasi maupun gambar kejadian teror tersebut dengan cepat menyebar tanpa filter.
“Sampai sekarang setidaknya saya belum dengar pemerintah duduk dengan semua stakeholder yang punya peran dalam pembangunan opini publik agar tidak menyebarluaskan isu palsu,” kata Mahfudz dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 16 Januari 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menteri Transportasi Belgia Resmi Undur Diri
“Sampai sekarang setidaknya saya belum dengar pemerintah duduk dengan semua stakeholder yang punya peran dalam pembangunan opini publik agar tidak menyebarluaskan isu palsu,” kata Mahfudz dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 16 Januari 2016.
Baca Juga :
Belgia Tak Mau Disebut 'Negara Gagal'
Ia mencontohkan di Jepang, pemerintahnya memiliki pegangan atau pakem bersama untuk menangani persoalan tsunami. Misalnya televisi Jepang tidak akan siarkan gambar korban bergelimpangan. Ketika dibandingkan dengan Indonesia, ia menilai media massa masih bisa menahan diri.
“Tapi bagaimana dengan netizen yang kecepatannya lebih hebat dari media massa? Ternyata foto-foto sangat sadis beredar sedemikian rupa,” kata Mahfudz.
Mahfudz menilai beredarnya foto-foto sadis peristiwa terror di Sarinah justru malah mendukung tujuan dari para teroris yaitu menyebarkan kecemasan secara massif. Sehingga perlu dibangun kesadaran secara kolektif terkait hal ini yang dilakukan bersama dan tidak hanya pemerintah yang berjalan sendiri.
Sebelumnya, terjadi pemboman bunuh diri di kawasan Sarinah, Thamrin. Tak hanya bom bunuh diri, pelaku terorisme juga melakukan aksi tembak menembak dengan polisi dan sejumlah peledakan lainnya. Akibat kejadian ini, jatuh korban luka dan meninggal dunia. Atas kejadian ini, muncul berbagai foto sadis di dunia maya terkait dengan korban teror dan pelaku teroris.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia mencontohkan di Jepang, pemerintahnya memiliki pegangan atau pakem bersama untuk menangani persoalan tsunami. Misalnya televisi Jepang tidak akan siarkan gambar korban bergelimpangan. Ketika dibandingkan dengan Indonesia, ia menilai media massa masih bisa menahan diri.
