- Fikri Halim / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai pro dan kontra. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan, menilai, warga yang dilewati proyek ini sebetulnya tidak membutuhkan kereta cepat dari Jakarta dan menuju Jakarta.
Dari penelitiannya, untuk jarak Jakarta-Bandung masih dapat dijalani dengan moda transportasi yang sudah ada, misalnya kereta biasa, bus atau kendaraan travel.
"Warga Bandung belum melihat kereta api cepat sebagai kebutuhan. Yang butuh itu investor," kata Dadan di Jakarta, Sabtu 23 Januari 2016.
Sebab itu, ia melihat, ada agenda tersembunyi dari proyek ini. Hal itu bisa dilihat pada orientasi pengembangan bisnis lahan dan properti di kawasan sekitar jalur kereta cepat.
"Bisnis itu yang lebih strategis di belakang proyek ini," ujar Dadan.
Menurut Dadan, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 yang terbit Oktober lalu sangat dipaksakan dan juga menabrak peraturan lainnya.
Begitu juga penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta cepat ini, yang menurutnya, sangat dipaksakan.
"Beda Pulau Jawa dengan Beijing, Tokyo, atau Paris. Kita punya unsur geologi yang sangat rentan, bayangkan terowongan diterobos dengan kecepatan 150 km per jam, hanya 30 menit sampai di Bandung, apa yang terjadi dari aspek geologi?" kata Dadan.
