- VIVA/Taufik Rahadian
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk berani mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam upaya penghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi Dana Bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pasalnya, upaya penghentian kasus Dana Bansos yang menjerat Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho itu diduga melibatkan Jaksa Agung, HM Prasetyo serta Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Hal tersebut merupakan salah satu tuntutan massa aksi yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Uang Negara-Istana (Ampun-Istana) saat melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa 26 Januari 2016.
Pengunjukrasa menilai Pimpinan KPK hingga saat ini masih belum berani untuk melakukan pemeriksaan pada Prasetyo dan Surya Paloh. Mereka lantas menghadiahi pihak KPK dengan sebuah golok, sebuah simbol tebang pilih penegakan hukum.
"Golok ini sebagai simbol hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah," kata salah seorang pengunjukrasa sambil menyerahkan golok tersebut ke pihak perwakilan KPK.
Tidak hanya itu, mereka juga mendesak agar KPK berani mengambil alih kasus dugaan korupsi bansos dari Kejaksaan. Lantaran penanganan perkara tersebut dinilai sarat kepentingan.
"KPK harus cepat ambil alih kasus Dana Bansos Sumut dari Kejagung dan tak perlu ragu-ragu," tegas sang orator. (ase)
Nama Surya Paloh Disinggung di Sidang Gatot Pujo
Gatot menilai kasus ini kental dengan nuansa politis.
