KPK Ingin Izin Penyadapan Diatur Internal

Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basariah Panjaitan mengatakan penyadapan yang dilakukan KPK bukan menjadi bagian program pencegahan. Penyadapan dilakukan di tahap penyelidikan, dan dilakukan secara tertutup.

img_title Untung Rugi Enkripsi WhatsApp
"Penyadapan dilakukan secara berulang, bukan dilakukan satu kali," kata Basariah di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

 
img_title Beda Enkripsi WhatsApp dan BlackBerry Messenger
Terkait rencana Revisi Undang-undang KPK yang salah satunya mengatur kewenangan penyadapan yang dimiliki lembaga antikorupsi itu, mantan anggota Kepolisian ini menjelaskan, penyadapan memang tidak bisa dilakukan seenaknya.
 
img_title Kepala Lembaga Sandi Negara Janji Bantu KPK
"Diteliti ketika ada bukti permulaan, baru kita lakukan penyadapan," kata Basariah.
 
Menurutnya, perbedaan kewenangan penyadapan pada KPK dengan Kepolisian, penyadapan yang dilakukan Kepolisian harus melalui izin pengadilan. Basariah tidak setuju jika KPK juga harus meminta izin terlebih dulu pada pengadilan sebelum menyadap pembicaraan orang.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

 
"Kita maunya izin penyadapan harus berada di internal KPK. Takut nanti orangnya terbakar (hilang/bocor)," kata Basariah. (ase)
Ilustrasi penyadapan.

Thailand Siap Awasi Turis Asing via Ponsel

Skema pengawasan kemungkinan berlaku dalam satu semester lagi.

img_title
VIVA.co.id
10 Agustus 2016
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut