Pemerintah Diminta Tak Obral Amnesti untuk OPM

Kontras Peringati Human Rights Day
Kontras Peringati Human Rights Day
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pemerintah melakukan dialog sebagai upaya untuk perdamaian dengan kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM).

"Yang harus didorong di Papua itu adalah dialog dan membentuk komisi kebenaran. Itu yang harusnya diciptakan oleh BIN, bukan kerja sendiri," kata Koordinator Kontras Haris Azhar kepada VIVA.co.id, Kamis 4 Februari 2016.

Menurut Haris, untuk menyelesaikan masalah kelompok separatis, solusinya bukan hanya soal penyerahan diri atau amnesti. Untuk itu, dia menegaskan seharusnya Pemerintah tidak serta merta mengobral amnesti atau pengampunan kepada anggota kelompok separatis seperti OPM.

Akan tetapi kata Haris, tidak kalah penting adalah bagaimana upaya untuk menggalang perdamaian dan setelah terjalinnya perdamaian itu di Papua. 

"Tidak bisa main comot beberapa orang saja. Kalau OPM tidak lakukan kekerasan lagi ya bagus. Tapi jangan hanya persuasi kelompok bersenjata di Papua bisa hilang, tapi bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif di Papua seperti apa," terang Haris

Haris juga menilai bahwa konteks kelompok separatis bersenjata Din Minimi di Aceh berbeda dengan kelompok separatis bersenjata OPM. Menurut dia, konflik Indonesia dengan OPM memiliki sejarah yang panjang.

"Kita tidak tahu ada berapa banyak anggota kelompok OPM di Papua. Kalau Din Minimi di Aceh ya tinggal dia doang kelompok bersenjata. Dia juga keluar dari konteks politik karena melakukan tindak pidana," ungkap Haris.