- VIVA.co.id/Bobby Andalan
VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia seolah kecolongan dengan berdirinya kantor cabang Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (UWLP) di ibu kota Papua, Jayawijaya.
"Kita kecolongan, mestinya tidak boleh ada peresmian kantor gerakan yang meminta merdeka ada di tanah air kita," kata anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, Selasa 16 Februari 2016.
Menurutnya, ini menguatkan pembentukan kantor organisasi serupa di luar negeri, seperti di Vanuatu dan Kepulauan Solomon. "Kita ketahui bahwa kampanye politik mereka adalah isu Papua, karena itu isu sensitif," ujarnya.
Tantowi melihat saat ini agenda utama dari gerakan separatis papua adalah menjadikan pelanggaran HAM sebagai isu internasional. Upaya ini ditempuh karena isu pemisahan diri dari Indonesia sebelumnya, tidak mendapat dukungan dari dunia internasional.
"Agenda utama mereka sekarang adalah menginternasionalisasi isu HAM setelah puluhan tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak laku. Karena tidak ada satu pun negara yang mendukung gerakan separatis," kata Tantowi.
Politisi partai Golkar ini mempertanyakan kinerja aparat keamanan di daerah terutama Kepala Badan Intelijen Daerah (Kominda) dan Kepolisian yang dianggap lemah dalam mengawasi pembentukan kantor tersebut.
Padahal menurutnya salah satu agenda besar Gerakan Pembebasan Papua adalah mendorong referendum untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Perubahan Kebijakan dan Ketegasan Pemerintah Diperlukan untuk Tumpas OPM, Menurut Pengamat
Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas OPM sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies.
