- VIVA.co.id/ Bobby Andalan
VIVA.co.id - Penertiban kawasan Kalijodo di Jakarta Utara oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seolah melecut pemerintah daerah lain segera menertibkan prostitusi dan tempat hiburan malam yang ada di wilayahnya masing-masing.
Namun, Gubernur Bali Made Mangku Pastika tak ingin 'latah' dengan rencana DKI menertibkan kawasan yang selama ini kerap dikaitkan dengan tempat prostitusi. Pastika malah bertanya balik dengan sejumlah wartawan yang menanyainya tentang prostitusi di Pulau Dewata.
"Prostitusi, emang ada prostitusi di Bali?" tanya Pastika usai Rapat Paripurna pencabutan Perda Minuman dan Alkohol di Gedung DPRD Bali, Selasa 23 Februari 2016.
Pastika membantah jika daerah yang dipimpinnya terdapat prostitusi. "Tidak ada prostitusi di Bali," imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Ia membantah ada prostitusi di Pulau Seribu Pura itu. "Menurut saya tidak ada (prostitusi di Bali). Tapi saya tidak menutup mata. Mungkin ada yang kecil-kecilan begitu. Kita tidak mengurus detil soal itu," ujar Adi.
Politikus PDIP itu mengatakan sejak dulu, masyarakat Bali tak pernah setuju keberadaan lokalisasi. Bahkan, sejak masih menjadi mahasiswa Adi mengaku pernah menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bali soal prostitusi.
"Zaman saya mahasiswa, saya pernah demo juga dulu. Lokalisasi itu namanya Bali. Belum tentu pelakunya, produk dari asli Bali. Namanya Bali, tapi yang bekerja dari luar. Itu merugikan," ungkap dia.
Secara adat dan budaya, Adi mengimbuhkan, masyarakat Bali dipastikan menolak prostitusi. "Secara adat budaya tidak setuju. Kalau ada, maka itu peran aparat dan desa adat untuk mengawasi. Dari unsur keagamaan dan adat tidak menguntungkan. Pemasukan daerah juga tidak ada (dari prostitusi)," tegas dia.
Penggusuran Kalijodo Ternyata Ide Jenderal Tito
Ide tercetus kala dirinya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
