Dewan Pakar I Otda: Reformasi Birokrasi Krusial

Pengurus Dewan Pakar I Otda temui Wapres JK di kantor wapres, Jakarta (1/3/2016)
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur

VIVA.co.id – Dewan Pakar Institut Otonomi Daerah (I-Otda), Siti Zuhro, mengatakan bahwa hal krusial yang diperlukan mendukung sukses tidaknya otonomi daerah adalah birokrasi. Oleh karena itu, baik pusat maupun daerah harus mampu menjalankan reformasi birokrasi melalui perekrutan aparatur sipil negara (ASN) yang baik dan transparan.

img_title Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, Bekerja untuk Kesejahteraan Rakyat

"Pak Wakil Presiden memang sangat concern terhadap bagaimana melakukan open recruitment yang lebih profesional dan berkualitas tanpa mengurangi ketaatan dari aparatur sipil negara terhadap atasannya," kata Siti Zuhro di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia melanjutkan sistem birokrasi harus tetap menjunjung etika birokrasi antara lain persoalan hierarki yang sudah menjadi pola yang baku.

img_title Prabowo Diminta Turun Tangan Lakukan Reformasi Birokrasi

Namun demikian, hierarki diharapkan tidak membatasi para birokrat mengembangkan pemikiran dan kemampuannya. Begitu pula kebebasan ASN dalam berkreasi. Tapi dalam perekrutan PNS, perlu pula dipertimbangkan peran dari pejabat yang akan menjadi atasan calon ASN.

"Jadi tidak sekadar akan ada open recruitment, panitia seleksi yang memilih, seolah-olah pejabat langsung di atasnya di-ignore, diabaikan. Sehingga ada hierarki chain yang melekat pada aparatur birokrasi," kata Siti.

img_title Politik dan Keamanan yang Stabil Dinilai Harus jadi Pilar Keberhasilan Pemerintahan Prabowo

Ke depan, aparatur sipil negara diharapkan makin profesional dan bisa melakukan tugas sebagai abdi negara yang melayani masyarakat. Dengan kultur demikian, maka otonomi daerah pula akan membuahkan kemajuan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Proses perekrutan calon ASN belakangan memang makin diperketat. Setelah sebelumnya ada moratorim CPNS, ditetapkan pula bahwa kebutuhan birokrasi harus melalui peta analisis jabatan.

Sementara itu, ujian dilakukan terbuka dan transparan. Pada era pemerintahan SBY, sempat pula Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggandeng ICW dalam hal pengawasan pelaksaan perekrutan CPNS. (ase)

Ilustrasi Gedung BPK.

Tekankan Penerapan ESG dan Pemanfaatan AI, BPK Dorong Transformasi & Peningkatan Tata Kelola Kemenkum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi atas upaya dan langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Hukum, dalam memperkuat tata kelola kelembagaan.

img_title
VIVA.co.id
18 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut