Indonesia dan Korsel Kerja Sama Pengembangan E-Government
- Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia dan Republik Korea Selatan meresmikan pusat kerja sama e-government. Program ini ditujukan sebagai pendukung komitmen pemerintah Indonesia agar birokrasi lebih transparan, efektif dan efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan e-government menjadi cara terbaik untuk mewujudkan transparansi pemerintahan di era globalisasi. Apalagi, ada harapan yang tinggi di masyarakat terhadap peningkatan kecepatan layanan publik.
"Dengan saling sharing pengetahuan mengenai e-government, maka cita-cita Presiden Jokowi untuk membangun pemerintahan berkelas dunia yang efektif dan transparan akan segera terwujud," kata Yuddy dalam acara peresmian Pusat Kerja Sama E-Government di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu 2 Maret 2016.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Rini Widyantini, menjelaskan kerjasama kedua negara ini dilakukan dalam lingkup konsultasi kebijakan, pengembangan e-government di Indonesia, dan kapasitas pengetahuan serta personel terkait program e-government.
"Pusat kerjasama e-government ini nantinya akan berkedudukan di kantor Kemenpan-RB. Pengoperasiannya bakal berlangsung selama tiga tahun mulai 2016," kata Rini.
Tekankan Penerapan ESG dan Pemanfaatan AI, BPK Dorong Transformasi & Peningkatan Tata Kelola Kemenkum
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi atas upaya dan langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Hukum, dalam memperkuat tata kelola kelembagaan.
