Alasan Belajar e-Government dari Korea Selatan
- VIVA.co.id/Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan alasan pemerintah bekerja sama dengan Republik Korea untuk membangun sistem pemerintahan e-government. Karena, negara tersebut menjadi negara nomor satu terbaik di dunia dalam pelaksanaan e-government.
"Karena, Korea Selatan sebagai negara dengan e-government nomor 1 di dunia. Yang kedua Singapura dan ketiga Australia. Pengalaman dan tingkat kemajuannya cukup tinggi," kata Yuddy dalam acara peresmian Pusat Kerja Sama e-Government di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu 2 Maret 2016.
Ia menjelaskan, ingin mempercepat proses konsolidasi e-government di Indonesia. Upaya konsolidasi tersebut akan dimulai tahun ini untuk seluruh sistem penyelenggara pemerintah. Ia juga akan membuat standardisasi nasional untuk semua instansi untuk menerapkan e-government ini.
"Banyak yang belum tahu kami sudah melakukan pemantauan terhadap semua institusi pemerintah. Mana yang sudah melaksanakan e-government yang baik, mana yang relatif sempurna, mana yang belum. Tahun ini seluruh instansi pemerintah harus sudah bisa sajikan data historis melalui website dengan e-government," kata Yuddy.
Ia melanjutkan, seluruh kegiatan administrasi antarkementerian ke depan juga akan menggunakan e-government. Lalu, akan dilanjutkan dengan membuat pelayanan-pelayanan berbasis elektronik.
Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Republik Korea, Hong Yun Sik, mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan penilaian mengenai e-government tiap negara. Republik Korea selalu mendapatkan peringkat pertama selama empat tahun berturut-turut.
"Tahun lalu juga (mendapatkan penilaian terbaik). Masih banyak yang harus dibahas bersama. Maka kami akan terus bekerja sama untuk pengembangan teknologi, capacity building untuk pegawai negeri sipil di Indonesia agar bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk reformasi birokrasi," kata Hong Yun Sik pada kesempatan yang sama.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Korea meresmikan pusat kerja sama e-government. Pusat kerja sama ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah Indonesia agar lebih transparan, efektif, dan efisien.
Tekankan Penerapan ESG dan Pemanfaatan AI, BPK Dorong Transformasi & Peningkatan Tata Kelola Kemenkum
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi atas upaya dan langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Hukum, dalam memperkuat tata kelola kelembagaan.
