- U-Report
VIVA.co.id – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini memuat besaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dinaikkan.
Seperti dikutip VIVA.co.id dalam perpres yang resmi diterbitkan pada 29 Februari 2016 itu, iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional ditetapkan sebesar Rp23 ribu per orang per bulan dari sebelumnya Rp19.255.
Ketentuan baru ini juga merevisi biaya iuran untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) yakni mereka yang bekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
Kenaikan itu yakni, untuk yang kelas I bagi PBPU sebesar Rp80.000 dari sebelumnya Rp59.500. Kelas II menjadi Rp51.000 dari sebelumnya Rp42.500 dan Kelas III menjadi Rp30.000 dari sebelumnya Rp25.500.
Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 16F Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan mulai berlaku pada 1 April 2016.
Tunggakan BPJS di Bantul Capai 20 Miliar
Berasal dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri
