Sumber :
VIVA.co.id - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Pendamping Dana Desa mengeluhkan proses rekrutmen yang terkesan dipolitisasi.
Anggota Komisi II DPR RI Diah Pitaloka berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka.
"Hal ini akan kami perjuangkan lewat forum fraksi sampai rapat kerja dengan pemerintah," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Maret 2016.
Ia meminta, Aliansi tetap berkomunikasi. Menurut anggota Fraksi PDIP ini, dugaan politisasi rekrutmen pendamping dana desa bisa dibenahi.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
"Karut marut dalam rekrutmen saya pikir itu bisa dibenahi. Karena tak harus seperti itu caranya. Jadi, itu bisa kami dalami setelah reses," ujarnya berjanji.
Menurutnya, tujuan adanya aksi yang memprotes proses rekruitmen ini adalah agar pengawasan terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 lebih ditingkatkan.
"Sebagai kawan dan mitra, kita bisa ikut mengawasi karena banyak persoalan di depan."
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, tujuan adanya aksi yang memprotes proses rekruitmen ini adalah agar pengawasan terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 lebih ditingkatkan.
