Sumber :
- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id - Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain menilai, tidak ada aparat penegak hukum di kepolisian yang bersih di negeri ini.
Baca Juga :
Kematian Siyono Akan Dilaporkan ke Dewan HAM PBB
Menurut Bahrain, hal itu merupakan dampak sistem yang menjadi pola yang menjadi rule kepolisian.
"Siapa polisi bersih? Patung polisi saja berdebu. Artinya ada sistem. Kita mau apakan polisi, kalau urus SIM ya SIM, makanya perlu sistem," ujar Bahrain di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Jumat 1 April 2016.
Menurut Bahrain, seharusnya kepolisian fokus bekerja, dan seharusnya konsen pada keamanan atau penegakan hukum.
"Kalau pilih keamanan ya konsen. Masalahnya saat ini siapa pun yang melawan investasi pasti akan dikriminalisasi. Tujuan kita dulu melepaskan Polri dan TNI kan jelas. Polri adalah sipil yang dipersenjatai, bukan militer," kata Bahrain.
Karena itu jelas bahwa fokus Densus 88 dibentuk untuk penegakan hukum, untuk diteruskan ke Pengadilan.
"Makanya apa pun yang dilakukan polisi harus kita kontrol ketat. Tanda tanya besar, why dia berikan uang dua gepok kepada keluarga korban, darimana uang itu, apakah APBD? Apakah APBN? Kalau dari negara berarti negara kasih legalitas membunuh rakyat," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau pilih keamanan ya konsen. Masalahnya saat ini siapa pun yang melawan investasi pasti akan dikriminalisasi. Tujuan kita dulu melepaskan Polri dan TNI kan jelas. Polri adalah sipil yang dipersenjatai, bukan militer," kata Bahrain.
