- Biro Pers Istana.
VIVA.co.id - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bidang Politik, Syamsuddin Haris, meyakini kalau perombakan (reshuffle) kabinet akan terjadi. Namun, dia masih menunggu putusan Presiden Joko Widodo dalam melakukan pergantian menteri untuk kali kedua.
Menurut dia, memang seyogyanya, reshuffle adalah hak prerogatif Preside, tetapi Syamsuddin melihat masih ada intervensi kuat dari berbagai pihak.
"Fenomena (reshuffle) Presiden Jokowi beda. Kita tidak bisa memastikan, sebab di dekatnya ada Megawati Soekarnoputri, yang tanda kutip, menentukan keputusan calon menterinya," tutur dia, dalam diskusi bertajuk 'Cukupkah dengan Adanya Reshuffle', di Jakarta, Sabtu 2 April 2016.
Apalagi, kata Syamsuddin, posisi Megawati sebagai ketua umum partai pemenang pemilu, sehingga makin besar pula kepentingan yang mendesak Presiden.
"Akan ada banyak kepentingan," tuturnya.
Kabar reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo yang kedua kalinya berhembus kencang. Seperti diketahui, pada Agustus tahun lalu, enam menteri telah di-reshuffle. Kini, sejumlah nama menteri yang bakal diganti pun beredar.
"Yakin (ada reshuffle), karena ada sinyal dari Presiden. Hanya saja, reshuffle selalu menjadi heboh. Padahal, di negara lain tidak heboh, karena itu biasa. Hak Presiden," ujar Syamsuddin.
Ia juga menilai, sebagian besar menteri tidak bisa mengikuti langkah cepat sang Presiden dalam mencapai visi misi Nawacita, khususnya di bidang ekonomi. (asp)
Presiden: Proyek Kereta Bandara Selesai Sesuai Target 2017
Terkendala lahan yang belum dibebaskan
