- Moh Nadlir/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah, masih dalam sengketa dengan warga, dan kasusnya sedang diselesaikan di pengadilan.
Namun, Sejak 24 Maret 2016, Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) telah memagari lahan yang dijadikan lokasi pembangunan PLTU, dan menutup akses warga terhadap lahan pertanian mereka. Bagi warga yang memaksa masuk, diancam sanksi pidana dengan penjara maksimal 9 bulan.
Hingga saat ini, sebagian pemilik lahan menolak untuk menjual lahan mereka. Sekitar 10% dari total 226 hektar lahan yang dibutuhkan proyek ini tetap dipertahankan warga, karena lahan pertanian produktif tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian mereka.
Di sisi lain, PT BPI bersama PLN, juga tak kunjung memenuhi pembiayaan proyek PLTU atau financial closure sesuai batas waktu yang ditentukan.
Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia, Desriko Malayu Putra, mengatakan proyek pembangunan PLTU Batubara di Batang itu mestinya dibatalkan.
"Mereka (PT BPI) sudah lewat lima kali batas waktu financial closure atau pemenuhan pembiayaan proyek PLTU Batubara Batang sesuai perjanjian jual beli tenaga listrik," kata Desriko di kantor Greenpeace Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 7 April 2016.
Tidak terpenuhinya financial closure, kata dia menunjukkan, bahwa proses pembebasan lahan dan konflik sosial yang ada tak bisa dipandang sebelah mata oleh Pemerintah, karena dinilai mencabut petani dari sumber penghidupannya.
"Faktanya persoalan di Batang ini bukan masalah kecil, ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar dia.
Untuk itu, Desriko mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pembangunan proyek tersebut. Walaupun Jokowi sendiri yang meletakkan batu pertama proyek pembangunan PLTU Batubara ini.
"Secara tegas dan meyakinkan bahwa pembangunan proyek ini akan berdampak luas kepada kehidupan masyarakat Batang," tegas dia.
Seperti diketahui, sejumlah pihak mendorong PLTU Batubara Batang segera direalisasikan. Proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 2x1.000 megawatt itu diperkirakan menghabiskan dana US$4 miliar yang berasal dari Japan Bank International for Corporation (JBIC).
(ren)
