- Dwi Royanto/ VIVA.co.id
VIVA.co.id – Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan segera menindaklanjuti laporan penemuan kuburan massal korban peristiwa pembantaian tahun 1965. Ketua YPKP Bejo Untung mengatakan, kuburan massal tidak hanya di Jawa dan Sumatera. Lokasi kuburan tersebar di banyak wilayah di Indonesia.
"Yang saya terangkan dari minggu yang lalu mencapai 122 titik dan berikutnya ada tambahan tapi tidak saya terangkan. Itu pun hanya catatan yang ada di Sumatera dan Jawa. Itu tidak semuanya ter-cover, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, itu belum dimasukkan. Itu jauh lebih besar lagi," ujar Bejo usai menggelar pertemuan dengan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan di Jakarta, Senin 9 Mei 2016.
Menurut Bejo, ada ratusan ribu korban Peristiwa 1965 terkait Partai Komunis Indonesia itu. Dari 112 titik kuburan massal tersebut, setiap kuburan berisi setidaknya 19 ribu korban.
"Itu belum termasuk korban ‘65 yang dibunuh dan dibuang ke laut, ke sungai, sungai Ular, Asahan, Brantas, Bengawan Solo, itu banyak sekali dan itu bisa kami pertanggungjawabkan," tambahnya.
Dari laporan yang disampaikan YPKP, kata Bejo, Menko Polhukam telah berjanji menindaklanjuti dan akan mencari lokasi kuburan serta melakukan eskhumasi forensik atau penggalian kubur untuk kepentingan autopsi.
"Penggalian massal harus ada koordinasi jaksa agung, Komnas HAM maupun Departemen Hukum dan Sejarah-Kebudayaan. Jadi itu akan ada arkeolog dia hubungi. Dari omongannya beliau secepatnya akan dikoordinasikan," katanya.
Hingga saat ini, sejarah terkait peristiwa 1965 dan kaitannya dengan PKI masih belum dijelaskan dengan transparan. Selain adanya perbedaan persepsi tentang PKI, peristiwa pembantaian tahun 1965 kala Presiden Soeharto memerintah yang menjadi sejarah kelam bangsa, belum dibuka kepada publik. Padahal kuburan massal tersebut melalui penelitian akademik telah banyak dirilis.
Dua Tuntutan Korban Tragedi 1965
Tak ada niat dari pemerintah, malah dibentuk dewan kerukunan nasional.
