- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Ketua Komisi D DPRD DKl Jakarta, Mochamad Sanusi mengaku bahwa dia sempat ditelisik mengenai adanya dugaan barter dalam tambahan kontribusi untuk membiayai penggusuran Kalijodo oleh Pemerintah Provinsi DKl Jakarta.
Hal tersebut diungkapkan Sanusi melalui pengacaranya, Krisna Murthi. Menurut Krisna, dugaan barter itu menjadi salah satu hal yang ditanyakan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kepada kliennya dalam pemeriksaan yang dilakukan hari ini, Rabu 11 Mei 2016.
"Ada pertanyaan dari penyidik soal pembongkaran Kalijodo itu dibiayai oleh pihak swasta," kata Krisna, saat dihubungi wartawan.
Krisna menyebut bahwa kliennya merasa kaget mendapat pertanyaan seperti itu. Namun, menurut Krisna, kliennya tidak mengetahuinya, lantaran hal tersebut adalah antara pihak swasta dengan eksekutif.
Krisna lantas menduga bahwa penyidik mempunyai indikasi terjadi barter tersebut, sehingga kemudian dikonfirmasi kepada kliennya
"Artinya, kalau kita melihat di sini, penyidik mempunyai fakta-fakta riil, atau bukti-bukti terkait itu. Soalnya, tadi dipertanyakan kepada Bang Uci (panggilan akrab M. Sanusi) perihal mengetahui atau tidak tentang adanya barter itu," ujar Krisna.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, telah membantah dia memanfaatkan kontribusi tambahan yang diberikan PT Agung Podomoro Land (APL), salah satu perusahaan pengembang pemilik izin pelaksanaan reklamasi, untuk mengerjakan program pemerintah.
Termasuk, penertiban lokalisasi terselubung Kalijodo Maret 2016 lalu, untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Enggak ada (peran APL dalam pembiayaan penertiban Kalijodo)," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI.
Ahok mengatakan, para penyidik KPK, memang menanyainya terkait dugaan kontribusi tambahan dari APL dimanfaatkan.
Dilelang Rp1,1 Miliar, Jaguar XJL Koruptor Jakarta Tak Laku
Tas Chanel milik terpidana suap PUPR Damayanti terjual Rp22 juta.
