- VIVA/Nadlir
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tak perlu menghalalkan berbagai cara untuk masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), misalnya dengan cara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Alasannya, jika tertangkap tangan atau ketahuan, Tjahjo tak segan menjatuhkan sanksi kepada oknum yang memberi dan menerima suap itu.
“Jika ada yang ketahuan membayar kepada oknum IPDN atau Kemendagri langsung akan saya batalkan keikutsertaan pendidikan di IPDN walau diklasifikasikan lulus, sedangkan bagi oknum yang menerima langsung saya beri sanksi,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu, 5 Juni 2016.
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu berujar, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, IPDN harus menjadi pusat pengembangan revolusi mental dan mencetak ribuan Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM).
Sebab, para praja lulusan IPDN nantinya akan ditempatkan pada kecamatan di Indonesia. “Termasuk akan juga libatkan lintas komponen termasuk pakar dan civil society serta tentunya harus sinergis dengan IPDN,” ujar dia.
Sementara Rektor IPDN Jatinangor, Ermaya Suradinata, mengatakan berbagai tes wajib ditempuh dalam perekrutan praja. Sebagai contoh, tahapan tes psikologi, integritas, kejujuran. Sampai tes wawancara dan kesehatan.
"Dalam proses perekrutan ini kita juga sudah mengikutsertakan peran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) guna menghindari adanya suap," kata Ermaya.
Menurut Tjahjo, sebagai pusat pengembangan revolusi mental dan tempat lahirnya calon pemimpin bangsa IPDN) dinilai perlu membekali para praja-nya dengan berbagai materi kedisiplinan, sebagai dasar membentuk revolusi mental.
Termasuk perlunya menanamkan materi pendidikan sejarah dan proses kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. “Jangan sampai ada calon praja yang mau masuk IPDN tetapi tidak tahu tentang sejarah atau bahkan Presiden,” kata Mendagri.
Untuk itu, Tjahjo mengapresiasi program IPDN Jatinangor yang setiap tahun berziarah ke makam Bung Karno. "Ya, hal ini bagus kalau bisa tidak hanya kunjungan dan berziarah tetapi juga turut serta membersihkan makam" kata Tjahjo.
Kegiatan ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, merupakan rangkaian kegiatan bulan Bung Karno yang akan ditutup dengan pagelaran wayang oleh dalang Ki Mantep Sudarsono, pada 25 Juni mendatang.
"Semoga dengan kegiatan seperti ini dapat mengingatkan kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan sehari-hari di berbagai aspek kehidupan," terang Tjahjo.
Untuk diketahui, bulan Juni setiap tahunnya selalu diperingati sebagai bulan lahir dan wafatnya Presiden RI yang pertama yakni Soekarno.
(ren)
