Jokowi Beri Dua Arahan di Atas Kapal Perang di Laut Natuna

Presiden Joko Widodo di atas Kapal Perang KRI Imam Bonjol di perairan Natuna.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Setpres-Krishadiyanto

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol, yang berada di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 23 Juni 2016. Kunjungan Jokowi itu menyusul penangkapan kapal-kapal pencuri ikan asal China oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, yang mengundang protes dari Beijing.

China Protes Pengeboran Minyak di Laut Natuna, Minta RI Berhenti

Dalam rapat kabinet terbatas tersebut, salah satu yang dipaparkan adalah masalah pertahanan keamanan di sekitar perairan Natuna. Lokasi ini belakangan menjadi perhatian menyusul insiden dengan China.

"Panglima TNI juga menyampaikan paparan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai rapat.

Perkuat Keamanan Laut, Bakamla Segera Punya Markas di Natuna

Retno menuturkan, setelah semua menteri memberikan penjelasan, Jokowi lantas menyampaikan beberapa arahan. Pertama, ia meminta agar di wilayah Natuna dan sekitarnya dikembangkan dua hal, yakni perikanan dan migas.

"Saya sudah bicara dengan Menteri ESDM dan diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas di mana 5 blok sudah berproduksi dan 11 blok sedang bereksplorasi," kata Retno.

AUKUS Picu Ketegangan di Laut China Selatan, Ini Dampaknya Bagi RI

Begitu juga untuk sektor perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga sudah diinstruksikan untuk mengelola kawasan yang kaya akan ikan ini.

"Ibu Susi tadi menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanaan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanaan secara terpadu," katanya.

Retno kembali mengingatkan, sejak awal pemerintahan memang menaruh perhatian kepada pengembangan kawasan terluar dan kelautan. Sebab, sepertiga dari wilayah Indonesia adalah laut.

Sehingga, kawasan terluar seperti Natuna yang berbatasan langsung dengan kepentingan internasional seperti Laut China Selatan, menjadi prioritas.

"Mengenai kedaulatan dan hak berdaulat harus terus terpelihara dan terjaga. Dan kali ini perhatian Presiden ada di pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar Indonesia," kata Retno.

(ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya