- Iqbal Abdullah - Balikpapan
VIVA.c.id - Kasus penyanderaan Kapal TB Charles dari Samarinda di perairan Filipina adalah peristiwa ketiga kalinya. Pemerintah dinilai terlambat dan gagap menyikapi kasus ini.
"Berbeda dengan dua kasus sebelumnya. Respons pemerintah terlihat gagap dan kurang siap terhadap kasus ini," kata pengamat terorisme Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib, dalam keterangan persnya, Sabtu, 25 Juni 2016.
Pemerintah bahkan sempat menyangkal adanya penyanderaan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat membantah adanya peristiwa itu.
"Penyanderaan ini janggal karena mereka meminta tebusan dalam bentuk ringgit, bukan dolar atau peso," kata Ridlwan.
Selain itu, kelompok bersenjata juga menawan 7 orang. Sedangkan kapal dan enam orang lainnya dibiarkan pulang. Menurutnya, pemerintah tampak belum memiliki mekanisme tanggap darurat ketika sebuah kasus penyanderaan terjadi.
"Baru setelah simpang siur, Pak Luhut membuat crisis centre, " katanya.
Ridlwan menilai sistem operasi BAIS dan intelijen Pangkalan TNI AL harus dievaluasi. Sebab, informasi yang tidak akurat, yang disampaikan pada pimpinan, bisa mengakibatkan salah mengambil kebijakan.
"Kita sempat dipuji dunia internasional ketika sukses membebaskan 14 WNI. Saat ini kita diuji lagi dengan kasus 7 WNI. Jangan lengah, " ujar alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI tersebut.
